`

Ada “Pasal Pembunuh” dalam Draf Kejar Tayang Revisi UU Minerba

Ada “Pasal Pembunuh” dalam Draf Kejar Tayang Revisi UU Minerba Diskusi Media Jatam

STV.CO.ID, Samarinda – Tujuh raksasa pengeruk batu bara akan segera habis izinnya. Produksi emas hitam tujuh perusahaan itu menguasai 70 persen produksi nasional. Lalu, pada masa yang bersamaan dengan transisi kekuasaan ini, Revisi Undang-Undang (RUU) Minerba dikebut. Ada apa gerangan?

Pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang izinnya akan habis adalah PT Tanito Harum, PT Arutmin Inonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, dan PT Berau Coal. Dua beroperasi di Kalimantan Selatan, lima lainnya bercokol di Kaltim.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menduga, “kejar-tayang” RUU Minerba ada kaitannya dengan hal tersebut. Indikasinya adalah hampir 90 persen pasal yang sedang digodok, tidak mengedepankan kepentingan masyarakat, khususnya di Kaltim. Demikian disampaikan Koordinator Nasional Jatam, Merah Johansyah.

Salah satu pasal bermasalah dari draf RUU Minerba ialah mengenai bagian penjelasan tentang lubang bekas tambang yang boleh dijadikan kawasan irigasi dan tempat wisata. "Jadi pasca-tambang itu diusulkan untuk dapat menjadi kawasan irigasi dan tempat wisata. Ini menurut kami adalah pasal yang berbahaya. Sebelumnya, aturan ini tidak ada di undang-undang yang lama, tapi hanya diatur di level peraturan menteri saja," ujarnya.

Dari data yang dimiliki Jatam, di Kaltim saat ini terdapat lebih dari 1.000 lubang tambang. Menurut Merah, jika RUU ini nantinya diketuk, akan ada dasar hukum bagi perusahaan-perusahaan pertambangan tidak melakukan reklamasi atau penutupan lubang tambang.

Padahal, sudah 35 putra-putri Kaltim tewas di lubang bekas tambang yang tidak direklamasi dengan baik. Jatam menyebut pasal dalam RUU Minerba itu sebagai “Pasal Pembunuh”.

Selain itu, masalah lain adalah penghilangan pasal pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 165 yang menyebutkan, setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). 

"Penghilangan pasal ini bisa diartikan juga bagian dari upaya untuk melindungi secara resmi koruptor atau aparatur pemerintah yang menyalahguanakan kewenangannya terkait penerbitan izin tambang," kata Merah.

Dua persoalan tersebut merupakan bagian kecil dari total 17 poin dalam draf RUU Minerba yang dipermasalahkan oleh Jatam.

Pradarma Rupang, Dinamisator Jatam Kaltim meminta agar wakil rakyat yang saat ini duduk di Senayan mewakili masyarakat Kaltim, bersuara nyaring menolak agenda perluasan daerah ekstraktif yang condong ke arah kegiatan merusak lingkungan.

"Kita berharap mereka menghentikan pembahasan ini. Dewan harusnya bukan bicara agenda perluasan investasi, sebaliknya yaitu membahas agenda pemulihan. Bahkan kalau kita bicara moratorium tidak cukup 15 tahun," tegasnya. 

IZIN 133 IUP JUGA AKAN BERAKHIR

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur menyampaikan, hingga saat ini ada 386 Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara yang masih aktif beroperasi. Jumlah tersebut berkurang dari sebelumnya yang mencapai 1.400 lebih IUP di Kaltim.

Baihaqi, Kepala Bidang Mineral dan Baru Bara (Minerba) Dinas ESDM Kaltim menjelaskan, dari 386 IUP, 133 di antaranya akan habis masa berlakunya. "Karena statusnya akan berakhir, saat ini mereka mulai melakukan perpanjangan," kata Baihaqi.

Jika berkaca pada aturan, perpanjangan IUP batu bara diatur dalam Keputusan Menteri ESDM nomor 1796 Tahun 2018, tentang Pedoman Pelaksanaan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan Bidang Mineral dan Batu Bara.

Diketahui hasil produksi batu bara di Kaltim pada tahun 2018 dari PKP2B sekitar 160 juta metrik ton. Sementara IUP memproduksi sekitar 95 juta metrik ton batu bara. (fan/sam)

Penulis: Redaksi STV.CO.ID

Artikel Terkait