`

Dilantik Jadi Wawali, Barkati Diminta Gubernur Selesaikan Persoalan Banjir

Dilantik Jadi Wawali, Barkati Diminta Gubernur Selesaikan Persoalan Banjir Barkati saat dilantik menjadi Wakil Wali Kota Samarinda

STV.CO.ID, Samarinda – Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Wakil Wali Kota Samarinda, sisa masa jabatan 2016-2021, digelar Kamis (15/8/2019). Bertempat di Pendopo Odah Etam, Isran Noor, Gubernur Kaltim melantik langsung Barkati sebagai Wawali Samarinda sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri. 

Dalam sambutannya, Isran meminta persoalan banjir di Kota Tepian jadi perhatian serius, karena dampaknya yang dirasakan masyarakat. "Saya ingin mengingatkan, wakil wali kota memiliki tugas yang berat, dalam mewakili wali kota. Tugas wali kota dan wakilnya sebenarnya sama, tinggal bagaimana cara membagi tugas-tugas itu. Terkait masalah pembangunan, penanggulangan masalah banjir, dan penataan  lingkungan hidup harus menjadi perhatian serius, agar aktivitas usaha masyarakat tidak terganggu," ucapnya.

Sementara itu, Syaharie Jaang, Wali Kota Samarinda, mengatakan telah menyusun daftar tugas untuk Barkati. "Wakil wali kota sudah ada pembagian tugas dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang pasti banyak tugasnnya, mulai dari masalah banjir dan masalah lingkungan menjadi tanggung jawab wakil wali kota," ungkapnya.

Barkati mengaku siap menjalankan tugas yang diamanatkan kepada dirinya, termasuk persoalan relokasi warga di Sungai Karang Mumus (SKM), yang selama ini menjadi alasan terhambatnya program penanggulangan banjir di Samarinda. 

"Saya akan melaksankaan apapun program yang sudah ditugaskan. Buat saya tidak ada yang susah (merelokasi warga SKM), kalau semua sadar akan kepentingan orang banyak," ujarnya.

Saat ditanya langkah konkret terkait masalah relokasi ini, Barkati enggan menjawab rinci. Dirinya mengaku akan berkoordinasi dahulu dengan instansi terkait. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, pasal 60, wakil wali kota dibebani beberapa tugas dan kewenangan antara lain, membantu wali kota dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, mengkoordinasikan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan. Selain itu, wawali juga bertugas memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan oleh OPD serta memberikan saran dan pertimbangan kepada wali kota. (fan)

Penulis: Redaksi STV.CO.ID

Artikel Terkait