`

DPR Setujui Revisi UU KPK, Castro: Lumpuhnya Mahkota KPK

DPR Setujui Revisi UU KPK, Castro: Lumpuhnya Mahkota KPK ilustrasi

STV.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Revisi UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Kamis (5/9/2019). Seluruh fraksi yang hadir di rapat paripurna tersebut langsung menyetujui usulan revisi UU KPK.

Rapat paripurna dipimpin oleh Utut Adianto, Wakil Ketua DPR RI, salah satu agenda sidang adalah pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU usulan Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Utut pun langsung meminta para fraksi menyerahkan pandangan via tertulis.

"Kami minta persetujuan rapat dewan apakah dapat disetujui bersama fraksi-fraksi menyampaikan secara tertulis kepada pimpinan sidang," tanya Utut kepada seluruh anggota fraksi di DPR, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Mayoritas seluruh anggota fraksi yang hadir kompak dan sepakat penyampaian pandangan disampaikan “Setuju” secara tertulis. Dikutip dari Tirto.id.

"Dengan demikian 10 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Pendapat fraksi terhadap RUU usul badan legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30/2002 tentang KPK dapat disetujui jadi usul DPR RI," ucap Utut. "Setuju," jawab para anggota disambut ketuk palu dari Utut selaku pimpinan sidang. 

Tak hanya menyetujui merevisi UU KPK, rapat paripurna juga menyetujui usul Baleg DPR RI tentang RUU Penyusunan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Sama seperti UU KPK, pandangan fraksi disampaikan secara tertulis dan disetujui oleh para anggota yang hadir. Wacana Revisi UU KPK kembali mengemuka, Rabu (4/9/2019) lalu.

Setidaknya ada 6 poin yang diajukan dalam revisi UU KPK. Berikut materi muatan revisi UU KPK tersebut;

1. Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Meski KPK merupakan cabang kekuasaan eksekutif, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK bersifat independen. Pegawai KPK merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang tunduk pada peraturan di bidang aparatur sipil negara;

2. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat melakukan penyadapan. Namun, pelaksanaan penyadapan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK;

3. KPK selaku lembaga penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Oleh karena itu, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia;

4. Di dalam upaya meningkatkan kinerja KPK di bidang pencegahan korupsi, setiap instansi, kementerian, dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggara negara sebelum dan setelah berakhir masa jabatan;

5. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah lima orang. Dewan Pengawas KPK tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenang dibantu oleh organ pelaksana pengawas;

6. KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 tahun. Penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan diumumkan kepada publik. Penghentian penyidikan dan penuntutan dimaksud dapat dicabut bila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan atau berdasarkan putusan praperadilan. 

Menanggapi hal ini, KPK langsung menggelar jumpa pers terkait pengesahan DPR atas usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Ketua KPK, Agus Rahardjo, menyampaikan penolakan terkait revisi UU KPK tersebut.

"Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk," kata Agus, Kamis (5/9/2019).

Agus menyampaikan revisi UU KPK akan membatasi kewenangan KPK dengan adanya dewan pengawas. Penyadapan hingga penggeledahan harus seizin dewan pengawas tersebut. Revisi UU KPK juga mengatur soal penghentian kasus.

Pengamat hukum dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah turut memberikan pandangan terkait usulan revisi UU KPK ini. Dirinya menjelaskan, KPK sebagai lembaga yang independen, atau dalam teori hukum ketatanegaraan disebut dengan Auxiliary State body yang bukan merupakan cabang kekuasaan cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun KPK masuk dalam cabang kekuasaan ke empat yang disebut dengan lembaga negara independen. Oleh karena itu, KPK sebagai lembaga yang independen, tidak dapat dicampuri oleh cabang kekuasaan manapun.

"Salah satu ususulan di dalam draft revisi yang saya dapatkan, KPK bukan lagi sebagai lembaga negara independen, tapi lebih kepada cabang kekuasaan eksekutif. Ini kalau dalam konsep ketatanegaraan sudah berbeda," jelasnya.

Herdiansyah menambahkan jika nantinya independensi KPK sudah tidak ada lagi, maka lembaga anti korupsi ini akan rawan dengan kepentingan-kepentingan hingga intervensi dari pihak lain. Diketahui salah satu muatan revisi yang diajukan oleh DPR, adanya lembaga baru yang berada di tubuh KPK bernama dewan pengawas yang ditunjuk oleh DPR.

"Artinya kan kemudian jika DPR yang memilih dewan pengawas ini, maka yang akan terjadi kemudian adalah KPK akan rentan dengan intervensi dengan orang-orang yang dipilih DPR. Kita tau sendiri DPR dalam memilih orang-orang syarat politik transaksional," ujarnya.

Orang yang akrab disapa Castro ini juga turut mengkritisi revisi UU KPK pada poin ke dua, yang menyebutkan semua kegiatan penyadapan harus seizin dewan pengawas KPK. Menurutnya selama ini proses penyadapan telah menjadi mahkota yang hanya dimiliki KPK. Sehingga jika proses ini harus melalui izin dewan pengawas, maka prosedur ini akan rawan intervensi dari pihak lain.

"Di dalam UU 30 Tahun 2002, KPK diberi kewenangan untuk melakukan proses penyadapan, dan operasi tangkap tangan yang selama ini dikerjakan KPK itu berawal dari proses penyadapan. Kalau akhirnya proses ini dilakukan harus seizin dewan pengawas, bisa dipastikan mahkota KPK ini akan menjadi lumpuh," tegasnya.

Selanjutnya ia menyabut, pihak yang mengetahui apa sebenarnya kebutuhan KPK, adalah KPK sendiri. Sementara dalam proses revisi ini lembaga yang dibahas tidak pernah dilibatkan dalam proses revisi undang-undang tersebut.

"Intinya business process KPK itu kan bersifat spesifik. Termasuk SP3, yang tujuannya adalah agar KPK teliti dan hati-hati dalam menetapkan tersangka. Jadi over all, revisi tidak dibutuhkan. Dan KPK sendiri berkali-kali menyebut jika revisi belum dibutuhkan saat ini," pungkasnya. (yd/fan)

Penulis: Redaksi STV.CO.ID

Artikel Terkait