`

Lokasi IKN Baru Masuk Wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura

Lokasi IKN Baru Masuk Wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Rencana Desain Ibu Kota Negara

STV.CO.ID, Kutai Kartanegara - Perpindahan ibu kota negara (IKN) Republik Indonesia ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara  disyukuri pihak Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Awang Yacoub Luthman, saat ditemui di kediamannya di jalan Imam Bonjol, Kelurahan Melayu, Tenggarong, pada Rabu (28/8/2019).

"Kami merasa bersyukur, pemindahan ini adalah penghargaan yang menurut kami seharusnya sudah dilakukan sejak lama," ujar Awang Yacoub.

Awang Yacoub mengingatkan masyarakat, jangan terlalu larut dan berbangga dengan perpindahan IKN ke Kaltim. Perpindahan ini harus dijadikan intropeksi diri dan melakukan upaya menjadi bagian dari proses perpindahan tersebut.

Menurutnya, ada empat aspek yang tidak terpisahkan dalam proses pemindahan IKN tersebut, yakni aspek sosial, ekonomi, budaya, dan pengembangan infrastruktur.

Keempat aspek tersebut merupakan bagian yang paling penting dalam proses pemindahan IKN, karena nantinya akan ada potensi terbukanya persaingan dari daerah lain, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim harus dipersiapkan dengan matang.

"Kita yakin bahwa proses pemindahan IKN ini akan menimbulkan dampak baru. Dalam proses ini kita masih punya kesempatan yang cukup untuk melakukan proses penyesuaian," terangnya.

Awang Yacoub menerangkan, lokasi yang ditetapkan menjadi lKN ini, dulunya merupakan bagian wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Wilayah kekuasaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura meliputi Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. 

Namun pihaknya tidak pernah berpikir menuntut kepentingan ganti rugi, namun Ia menegaskan, apa yang dilakukan kesultanan perlu dihargai oleh pemerintah. "Kita mengharapkan ibu kota negara hebat tapi juga jangan sampai mengalahkan hak-hak adat yang dimiliki kesultanan. Kalau bicara tentang tanahnya semua tanahnya milik Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura pada masa lalu. Sehingga kita bisa bersinergi dan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura tidak termatikan suri," pungkasnya. (fdl)

Penulis: Redaksi STV.CO.ID

Artikel Terkait