`

Pelang Sekretariat Ormas di Gedung Pemerintah Belum Diturunkan, Pemkot Tak Berdaya?

Pelang Sekretariat Ormas di Gedung Pemerintah Belum Diturunkan, Pemkot Tak Berdaya? Sekretariat ormas di TIC Samarinda

STV.CO.ID, Samarinda – Tourism Information Center (TIC) di kawasan Museum Samarinda dan Taman Samarendah ramai diperbincangkan, setelah di gedung tersebut terpasang pelang sekretariat salah satu organisasi masyarakat di Kaltim, pada Jumat (30/8/2019) lalu. Hingga Selasa (3/9/2019) malam, pelang tersebut belum juga diturunkan. Pemkot Samarinda tak berdaya?

Sebelumnya Wakil Wali Kota Samarinda, Muhammad Barkati angkat bicara perihal tersebut. Dia mengaku secara khusus telah memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Kesbangpol, dan Satpol PP Samarinda membahas agar polemik ini dapat diselesaikan secara baik.

Dia menyebutkan, dari hasil rapat internal, secepatnya akan memanggil ormas bersangkutan untuk diberi pemahaman. Poin lainnya, atas inisiatif Dinas Kebudayaan, sekretariat panitia pelaksana pembangunan kawasan terpadu budaya nusantara (KTBN) tersebut akan difasilitasi di ruang kosong di lantai empat kantor Dinas Kebudayaan Samarinda, di Jalan Biola.

"Mereka (ormas) akan difasilitasi sesuai arahan pak wali kota untuk dibantu. Salah pahamnya, mereka, seakan bisa menentukan sendiri tempat. Sementara itu (TIC) punya Dinas Pariwisata, yang akan digunakan untuk pelayanan publik," jelasnya.

Rencana memfasilitasi sekretariat panitia pelaksana pembangunan KTBN, dengan gedung milik pemerintah ini dikritik oleh Pokja 30. Buyung Marajo, Direktur Pokja 30 mengatakan, semua bangunan yang mengunakan APBD, harusnya digunakan sesuai peruntukan awalnya.

“Itu kan dibangun dengan APBD, artinya sebelum itu dibangun ada perencanaan bagi peruntukannya. Kalau sekarang berbeda dengan peruntukannya, berarti melangar perencanaan kan,” ujarnya.

Buyung turut menyoroti buruknya birokrasi di pemerintahan yang melibatkan masyarakat. “Ini kebiasaan di birokrasi kita, selalu mengabaikan surat administrasi dari masyarakat. Sudah kejadian seperti ini kan baru mereka ribut,” ujarnya.

Keputusan pemberian sementara ruangan di lantai empat Dinas Kebudayaan, juga dikhawatirkan akan berimbas pada kecemburuan pada kelompok lain. “Jika ada bagian kelompok yang merasa difasilitasi, nanti akan muncul lagi nih kelompok lain yang akan meminta,” ungkapnya.

Sementara itu, Sholihin Bone, Pengamat Hukum dari Universitas Mulawarman, menyampaikan sesuai PP Nomor 27 Tahun 2018, dijelaskan pada pasal 3 ayat 1, penggunaan fasilitas negara harus didasarkan pada asas akuntabilitas, efisiensi, tranparansi, dan tepat guna. Kemudian fasilitas daerah juga bisa digunakan jika memang ada izin, atau surat resmi sewa menyewa jika dimungkinkan.

“Jadi kalau di luar koridor itu berarti menyimpang. Kita juga bicara urgensinya tepat tidak menggunakan fasilitas daerah oleh orang atau kelompok tertentu. Kalau sesuai urgensinya dan ada izinnya yah engga ada masalah,” jelasnya.

Diketahui, Samarinda akan menjadi tuan rumah Pekan Seni Nasional pada 20 September mendatang. Ormas yang memasang pelang di TIC mengklaim sebagai bagian dari kepanitiaan kegiatan tersebut. Padahal, agenda itu akan digelar oleh pemerintah provinsi dan kota. Seni media dan teater akan digelar di Taman Budaya, sementara seni lukis digelar terpisah di Big Mall Samarinda.

Untuk anggaran penyelenggaraan agenda ini, porsinya akan dibebankan pada pemerintah pusat seperti beban sewa bangunan, sementara pemerintah kota hanya bertugas sebagai penopang kegiatan saja. Adriyani, Kepala Dinas Kebudayaan Samarinda mengatakan, untuk kepanitiaan murni akan hanya melibatkan seluruh OPD yang ada di pemerintah kota dan provinsi melalui sekretaris daerah.

“Panitia yang terlibat  dari pemerintah provinsi dan kota, mereka kan sebagai koordinatornya. Seperti pembukaan pameran seni lukis di Big Mall, ini kami (pemkot) yang siapkan,” ujarnya.

Adriyani  menambahkan untuk keterlibatan masyarakat dalam pekan seni yang akan digelar dari tanggal 20-26 September 2019, sebatas keikutsertaannya di kegiatan pameran saja. Sementara saat ditanya apa sebenarnya keterlibatan panitia yang akan disediakan ruangannya di kantor Dinas Kebudayaan, dirinya enggan berkomentar. “Soal itu no comment saya, setahu saya koordinasi kementerian baru dengan kita pemerintah kota,” jelasnya. (tim redaksi)

Penulis: Redaksi STV.CO.ID

Artikel Terkait