`

Pemkot Minta Anggaran Pilwali Samarinda Dikurangi

Pemkot Minta Anggaran Pilwali Samarinda Dikurangi gudang logistik KPU Samarinda

STV.CO.ID, Samarinda – Tahapan Pemilihan Wali Kota Samarinda 2020 akan mulai dilakukan pada Oktober 2019, namun hingga kini belum diketahui berapa anggaran yang dialokasikan Pemkot Samarinda kepada KPU Samarinda melaksanakan tahapan pilwali. Hal ini disebabkan belum adanya titik temu nilai anggaran bersama Pemkot Samarinda.

"Kami sudah rapat bersama pemkot, awalnya kami ajukan Rp 61 miliar, namun mereka minta diefisiensikan lagi jadi Rp 55 miliar, sebenarnya ini berat," ungkap Firman Hidayat, Ketua KPU Samarinda.

Firman menjelaskan, usulan KPU Samarinda sudah sangat jauh dari prediksi, awalnya KPU  mengajukan Rp 70 miliar. Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah mengurangi jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 2.549 menjadi 1.850 TPS. "Diminta efisiensi makanya dapat angka Rp 61 miliar, namun ini diminta kurangi lagi. Karena menyesuaikan dengan kondisi anggaran daerah," jelasnya.

Menyikapi hal ini, Firman memastikan segera merapatkan masalah ini dengan timnya. Sehingga NPHD bisa dikebut untuk melaksanakan kegiatan. "Paling lambat 21 September sudah ada kesepakatan kami bersama pemkot. Selanjutnya tahapan pendaftaran calon perseorangan, pada bulan November kami sudah harus mengumumkan syarat minimal dukungan dan selanjutnya terus berjalan. Hingga Januari ada perekrutan PPK dan PPS. Selain itu ada verifikasi buat calon perseorangan menyangkut jumlah dukungan," pungkasnya.

Sementara itu, Sugeng Chairuddin, Sekretaris Kota Samarinda menjelaskan, dalam APBD perubahan, sudah disisihkan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar untuk kebutuhan tahapan Pilwali Samarinda, untuk sisa kebutuhan anggaran akan diusulkan dalam APBD murni 2020. "APBD murni tahun depan kami siapkan Rp 45 miliar. Mau tidak mau karena kita sesuaikan anggaran. Tapi masih diusahakan Rp 61 miliar," jelasnya.

Sebab dalam perhitungannya bersama bappeda maupun kesbangpol, Pemkot Samarinda juga mempertimbangkan persoalan sosialisasi, logistik, dan honor pegawai PPS. "Tentu kami pertimbangkan usulan KPU. Tapi kemampuan anggaran hanya segitu mau bagaimana lagi," pungkasnya. (fan)

Penulis: Redaksi STV.CO.ID

Artikel Terkait