`

Perempuan Paling Banyak Menikah di Bawah Umur, Usia Minimal Menikah Direvisi jadi 19 Tahun

Perempuan Paling Banyak Menikah di Bawah Umur, Usia Minimal Menikah Direvisi jadi 19 Tahun Muhammad Syahrir, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Samarinda

STV.CO.ID, Samarinda – DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi undang-undang baru di rapat paripurna yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019). Setelah pekan kemarin, DPR dan Pemerintah sepakat untuk merevisi usia pernikahan terendah menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita.

Kedua pihak sepakat untuk merevisi secara terbatas pasal 7 ayat 1 UU perkawinan terkait batas usia minimal pernikahan. Diketahui, pasal tersebut saat ini memuat ketentuan batas minimal usia pria kawin adalah 19 tahun dan batas minimal usia wanita juga di umur 19 tahun.

Di Samarinda, angka menikah usia anak, di rentang usia 13 hingga 16 tahun, masih terbilang sedikit hanya puluhan perkawinan. Pada tahun 2017 dari 5.317 pasangan menikah, terhitung ada 78 wanita dan 3 pria, terbanyak di Samarinda Utara 14 anak, Sungai Pinang 14 anak, dan Samarinda Seberang 13 anak. Kemudian tahun 2018 ada 5.687 pasangan menikah, dengan 73 wanita, dan 8 pria, dengan jumlah terbanyak ada di Samarinda Ulu 16 anak, Samarinda Seberang 16 anak, dan Samarinda Utara 14 anak. Tahun 2019 hingga bulan Juli, ada 30 wanita dan 5 pria, terbanyak di Samarinda Kota 11 anak, Sungai Kunjang 7 anak, dan Samarinda Utara 4 pelaku nikah anak dari 3.038 pasangan.

Muhammad Syahrir, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Samarinda menuturkan, revisi usia minimal pernikahan yang tengah dibahas di DPR merujuk pada amanat putusan Mahkamah Konstitusi  pada 13 Desember 2018. Pernikahan di umur 16 tahun dapat menghilangkan hak pendidikan wajib 12 tahun. “Kalau usia masuk sekolah itu tujuh tahun, saat umur 16 tahun itu baru SMP kelas tiga. Makanya kenapa dipilih umur 19 tahun tadi,” jelas Syahrir saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/9/2019).

Syahrir menambahkan, pihaknya bersama mitra yang concern dengan isu ini, seperti, dinas kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, secara rutin memberi pemahaman ke masyarakat akan bahaya pernikahan anak. Karena masalah pernikahan bukan perihal hanya akad, tapi banyak aspek yang perlu dipersiapkan.

“Ada kesepakatan tidak tertulis antara kami, Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Dinas Kesehatan, pernikahan itu harus ada kematangan fisik dan mental, sehingga tidak berdampak kepada maraknya perceraian,” kata Syahrir. (ftr)

Penulis: Redaksi STV.CO.ID

Artikel Terkait