`

Pilwali Samarinda Bisa Didanai Provinsi, Firman: Kalau Tidak Ada Dana Ngomong

Pilwali Samarinda Bisa Didanai Provinsi, Firman: Kalau Tidak Ada Dana Ngomong Firman Hidayat, Ketua KPU Samarinda

STV.CO.ID, Samarinda - Pemerintah Kota Samarinda diketahui terkendala melakukan pembiayaan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Samarinda 2020. Anggaran yang awalnya diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda sebesar Rp 75 miliar, hanya hanya dialokasikan pemkot sebesar Rp 55 miliar. 

Firman Hidayat, Ketua KPU Samarinda, memaparkan jika pemkot tidak mampu membiayai pesta demokrasi Samarinda ini, ada peluang pendanaan lain. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 54 Tahun 2019, dijelaskan jika pemkot tidak bisa mendanai pilwali, diperbolehkan mengajukan bantuan dari pemerintah provinsi.

"Kalau pemkot tidak mampu membiayai karena keterbatasan anggaran, seharusnya disampaikan ke kami. Karena masih ada peluang kok, dibantu oleh pemprov," kata Firman.

Menurut Firman, aturan ini terbilang baru, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa diterapkan. Hanya saja ini merupakan wewenang pemkot, sehingga KPU tidak bisa mengajukan sendiri ke Pemprov Kaltim.

Sebelumnya, KPU Samarinda sudah merasionalisasi anggaran pilwali beberapa kali. Hingga anggaran akhir yang diajukan sebesar Rp 57,3 miliar. Namun Pemkot Samarinda hanya mampu menyediakan anggaran sebesar Rp 55 miliar, sehingga kurang Rp 2,3 miliar.

"Seharusnya TAPD Samarinda duduk bersama dengan KPU Samarinda, agar tahu apa saja yang harus dibiayai. Jangan seolah sepihak menetapkan dana Pilwali 2020 tanpa koordinasi," papar Firman.

Sejauh ini, KPU telah merasionalisasi dana Pilwali Samarinda 2020 dengan mengurangi jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berkaca dari pileg lalu, Jumlah TPS di Samarinda mencapai 2.549 TPS, karena harus merasionalisasi, jumlah TPS harus dikurangi menjadi 1.850 TPS. (sam)

Penulis: Redaksi STV.CO.ID

Artikel Terkait