`

Rentan Konflik dengan Perusahaan, Jokowi Diminta Perhatikan Masyarakat Adat

Rentan Konflik dengan Perusahaan, Jokowi Diminta Perhatikan Masyarakat Adat Suasana konfrensi pers Koalisi Kemanusiaan untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat Kaltim

STV.CO.ID, Samarinda – Presiden Joko Widodo akan mengumumkan provinsi yang menjadi Ibu Kota Negara, yaitu pada Jumat (16/07/2019) dalam pidato kenegaraannya. Meski Kalimantan Timur masuk dalam kandidat kuat menjadi Ibu Kota Negara, tidak membuat Bumi Mulawarman bebas dari konflik agraria. Terutama konflik yang bersinggungan langsung dengan masyarakat di Kaltim.

Kondisi inilah yang membuat sejumlah elemen yang tergabung dalam Koalisi Kemanusiaan untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat Kaltim, meminta Presiden Jokowi memperhatikan kondisi masyarakat adat. 

Tiko, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim, memaparkan, di periode kedua kepemimpinan Jokowi, visi misi yang membuka seluas-luasnya keran investasi dikhawatirkan bakal menggerus nasib masyarakat adat Kaltim.

Salah contoh yaitu masyarakat adat Kampung Long Isun, Kecamatan Long Pahangai,  Mahakam Ulu. Izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang diberikan kepada pengusaha, mengancam nasib masyarakat adat Long Isun, yang sebagian besar adalah petani.

"13.000 hektare hutan yang berada di Kampung Long Isun sedang diupayakan masyarakat, untuk dialihkan statusnya menjadi hutan adat, karena merupakan satu-satunya sumber pencaharian masyarakat," kata Tiko.

Belum lagi, ada dugaan kriminalisasi masyarakat Kampung Long Isun oleh pengusaha, sehingga membuat kondisi masyarakat adat rentan konflik dengan perusahaan.

Tiko menambahkan, sebenarnya ada banyak kasus seperti ini, hanya saja yang masuk ke laporan Walhi ada sekitar 3 kasus. 

Sementara itu, Direktur Pokja 30, Buyung Marajo, menilai kondisi ini kerap terjadi di Kaltim. Bahkan ia menilai selama 5 tahun kepemimpinan Jokowi, hanya sedikit konflik yang terselesaikan. "Saya menilai kondisi ini sebagai 4K, yakni berbau korupsi, kriminalisasi, kerusakan dan konflik. Sehingga kondisi secepatnya harus segera diperbaiki," kata Buyung.

Buyung yang hadir dalam konferensi pers, yang digelar di kantor Pokja 30, jalan Gitar, Samarinda, menganggap kondisi ini tidak hanya terjadi pada pengusahaan hutan saja, namun perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara juga diakui kerap dihiasi konflik semacam ini.

Sehingga melalui agenda ini, ia berpesan kepada Jokowi, agar tak ada lagi konflik-konflik sosial akibat eksploitasi alam Kalimantan Timur, yang menjadi kandidat kuat Ibu Kota Negara. (sam)

Penulis: Redaksi STV.CO.ID

Artikel Terkait